Berita

PERUMAHAN LAYAK HUNI MASUK PENILAIAN KABUPATEN/KOTA PEDULI HAM

Senin Wage, 29 Mei 2017 09:31 WIB 1729

foto

Pada tahun 2017 ini kembali Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia menyelenggarakan Penilaian Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia. Rapat koordinasi telah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan menghadirkan nara sumber Direktur Jenderal (Dirjen) HAM Kemenkumham RI , Bapak Dr. Mualimin Abdi, S.H.,M.H.). Pada kesempatan tersebut nara sumber memaparkan Permenkumham No 34/2016 tentang Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM. Menurut Dirjen HAM kriteria yang dinilai meliputi hak atas kesehatan, pendidikan, hak perempuan dan anak, kependudukan, pekerjaan, perumahan yang layak dan lingkungan yang berkelanjutan. Penilaian kriteria kabupaten/kota Peduli HAM diukur berdasarkan indikator struktur, proses dan hasil. Indikator struktur dinilai dari produk hukum daerah dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Bupati/Kota maupun kebijakan lainnya yang terkait dengan perumahan dan kawasan permukiman. Indikator proses dinilai dari : a. Prosentase penanganan sampah b. Prosentase penduduk berakses air minum c. Prosentase rumah tinggal bersanitasi d. Prosentase rumah ber IMB per satuan bangunan e. Prosentase rumah tangga yang menggunakan listrik f. Prosentase rumah tangga yang menggunakan air bersih g. Program penyediaan rumah/tempat tinggal bersubsidi. Indikator hasil dinilai dari : a. Rumah layak huni b. Rasio pemukiman layak huni. Pengumpulan data dikoordinir Bagian Hukum masing-masing Kabupaten/Kota. Data yang dituangkan dalam blangko laporan hak atas perumahan dan lain lain disampaikan ke Kanwil Kemenkumham DIY setelah Hari Raya Idul Fitri untuk diperiksa. Selanjutnya Kanwil melaporkan hasil pemeriksaan kepada Dirjen paling lambat tanggal 15 September 2017. Proses verifikasi oleh tim verifikasi Ditjen HAM dilaksanakan s.d. 15 Oktober 2017.