Berita

TIM PEMBINA JASA KONSTRUKSI DIBENTUK

Selasa Wage, 9 Mei 2017 14:35 WIB 2720

Kabupaten Bantul telah membentuk Tim Pembina Jasa Konstruksi melalui Keputusan Bupati Bantul Nomor 81 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Bantul. Keputusan ini didasari pertimbangan bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam menyelenggarakan pekerjaan konstruksi sehingga tercipta tertib usaha jasa konstruksi dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi, perlu dilakukan pembinaan baik terhadap penyedia jasa, pengguna jasa maupun masyarakat.

Adapun susunan dan personalia Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Bantul sebagai berikut :1. Pembina : Bupati Bantul, Wakil Pembina : Wakil Bupati Bantul  2. Penasehat : Sekretaris Daerah Kab. Bantul 3. Anggota : 1. Kepala Bappeda Kab.Bantul 2.Kepala DPMPT Kab.Bantul 3. Kepala Bagian Hukum Setda Kab.Bantul 4. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab.Bantul, Sekretariat : 1. Sekretaris DPUPKP Kab.Bantul 2.Kepala Bidang Bina Marga DPUPKP Kab.Bantul 3. Kepala Bidang Cipta Karya DPUPKP Kab.Bantul 4. Kepala Bidang Sumber Daya Air DPUPKP Kab.Bantul 5. Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman DPUPKP Kab.Bantul 6. Kepala Bidang Penelitian,IT,Jasa Konstruksi,Peralatan dan Perbekalan DPUPKP Kab.Bantul 7. Kasubag Program Keuangan dan Aset DPUPKP Bantul 8. Kasi Penelitian dan Teknologi Informasi DPUPKP Bantul 9. Kasi Pengembangan Jasa Konstruksi DPUPKP Bantul 10. Kasi Perencanaan Bina Marga DPUPKP Bantul 11. Kasi Perencanaan Cipta Karya DPUPKP Kab.Bantul 12. Kasi Perencanaan Sumber Daya Air DPUPKP Kab.Bantul 13. Kasi Perencanaan Perumahan DPUPKP Kab.Bantul.

Tugas tim ini adalah : 1. melaksanakan kebijakan pembinaan jasa konstruksi terhadap penyedia barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul 2. menyusun dan menyebarluaskan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi kepada penyedia barang/jasa, pengguna barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan masyarakat 3. melaksanakan pemberdayaan, pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan 4. melaksanakan pengawasan sesuai kewenangan agar terpenuhi tertib penyelenggaraan, tertib pemanfaatan, tertib perijinan, tertib pelaksanaan ketentuan keteknikan dan tertib keselamatan serta tertib kesehatan kerja konstruksi (imw).